 |
| Proyek Bronjong BWS NT-1 Bermasalah Foto: Billy Pelopor NTB |
Bima, Peloporntb.com - Proyek pemasangan batu bronjong di Desa Simpasai kecamatan Monta kabupaten bima, yang berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) NT-1, kini menjadi perhatian publik, Jum'at (13/11/2026).
Bukan hanya karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara, tetapi juga muncul dugaan bahwa material batu yang dipasang berasal dari lokasi penambangan yang legalitasnya dipertanyakan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim media di lapangan, material batu dikirim dari galian C ilegal menuju lokasi pekerjaan. Material tersebut diduga berasal dari lokasi pengambilan yang bukan merupakan quarry atau tambang yang tidak memiliki izin resmi.
Apabila dugaan tersebut benar, maka persoalan yang muncul tidak lagi sebatas kualitas pekerjaan konstruksi, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan material dalam proyek pemerintah.
Lebih memprihatinkan lagi, hasil pantauan di lokasi menunjukkan para pekerja diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan kerja. Selain itu, papan informasi proyek yang seharusnya memuat identitas pekerjaan, nilai kontrak, sumber anggaran, pelaksana, hingga masa pelaksanaan juga tidak terlihat di lokasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan prinsip keterbukaan informasi publik serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang dibiayai dari uang negara.
Penggunaan material yang berasal dari aktivitas penambangan tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila terbukti. UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) Pelaku Usaha pertambangan tanpa ijin (Peti) pidana ancaman penjara maksimal 5 tahun dan Denda 100 M, perubahan istilah galian C merupakan sebutan populer yang merujuk pada aturan lama dan tidak lagi digunakan secara resmi dalam UU pertambangan yang berlaku, bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin.
Kewajiban perijinan setiap aktivitas penambangan wajib mengantungi ijin resmi dari pemerintah, seperti ijin usaha pertambangan IUP, surat ijin penambangan komoditas seperti pasir, batu, tanah untuk, kini di klasifikasikan sebagai mineral bukan logam, dan wajib memiliki ijin
Karena itu, asal-usul material yang digunakan dalam proyek pemerintah menjadi aspek penting yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain persoalan legalitas, penggunaan material yang tidak berasal dari sumber resmi juga dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas konstruksi serta mendorong praktik penambangan yang berpotensi merusak lingkungan.
Aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah kecamatan Monta sendiri bukan merupakan isu baru. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut berulang kali menjadi sorotan masyarakat karena maraknya dugaan pengambilan material tanpa izin yang dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan,
Ketua LATSKAR NTB Taufikurrahman menilai setiap proyek pemerintah semestinya menerapkan prinsip due diligence terhadap rantai pasok material. Seluruh bahan konstruksi harus berasal dari pemasok yang memiliki dokumen legal, sehingga pelaksanaan proyek tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tetapi juga mematuhi ketentuan hukum dan menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
"Karena itu, aparat penegak hukum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, serta Balai Wilayah Sungai NT-1 didorong segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap asal-usul material batu bronjong yang digunakan pada proyek tersebut" tutupnya. (Bil-01)