 |
| UNMBO Telah Mendirikan Pusat Studi Kebijakan Publik Foto: Billy Pelopor NTB |
Bima, Peloporntb.com - Beberapa waktu lalu Universitas Mbojo Bima (UNMBO), telah mendirikan Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP), yang di Inisiasi oleh Dr. Ady Ardyansah, S.Sos., MM (Doktor Ilmu Kebijakan Publik) dengan beberapa rekan dosen lainya yang berkompeten dibidangnya. Ketua pusat studi adalah M. Irfan, S.Sos., M.Si. dan wakil ketua Dr. Ady Ardyansah.
Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) merupakan suatu lembaga atau unit riset yang berada di bawah naungan Universitas Mbojo, yang berfokus pada penelitian, pengamdian, analisis, dan pengembangan kebijakan publik di berbagai bidang/sektor pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan berbagai asapek pembangunan daerah dan lainya, juga dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pendidikan dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas penyelenggaraga organisasi/birokrasi. Tim Pusat studi ini terdiri dari berbagai pakar dan lintas keilmuan yang dapat menjawab permasalalahan sosial masyarakat dalam aspek akademik.
Rapat Kerja (Raker) yang di gelar Senin (9/10), bertujuan untuk merumuskan arah strategis riset, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah Bima raya dan sekitarnya. Di samping itu merumuskan program kerja yang akan dilaksanakan kedepanya.
Rapat kerja yang dibuka langsung oleh Rektor Universitas Mbojo, di wakili oleh sekretaris lembaga Bapak Hendra, S.Sos., MA dihadapan Tim Pusat studi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keberadaan pusat studi sebagai motor penggerak inovasi kebijakan publik berbasis riset, guna mendukung arah kebijakan daerah yang lebih profesional.
“ Pusat Studi Kebijakan Publik dapat menjadi jembatan antara kampus dan pemerintah daerah, hasil kajian akademik juga harus mampu menjawab tantangan pembangunan dan permasyalahan – permasalahan sosial di tengah masyarakat ” ujarnya.
Ketua PSKP Universitas Mbojo, dalam laporannya menjelaskan bahwa Raker ini akan memfokuskan agenda utama riset dan publikasi ilmiah 2025–2030, dan Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga mitra.
Di samping itu beliau menambahakan bahwa PSKP akan meluncurkan Program Kajian Cepat Kebijakan (Quick Policy Review) yang memungkinkan peneliti universitas memberikan rekomendasi berbasis data terhadap kebijakan lokal yang tengah berjalan, di Kota Bima kita mengenal program Kota Bima Bisa dan di kabupaten Bima ada Program Selasa menyapa.
Menutup kegiatan, peserta rapat sepakat akan menyelenggarakan poscast pusat studi yang berkerja sama dengan jurusan Ilmu Komuniasi Universitas Mbojo Bima, untuk membahas beragam isu lokal dengan menghadirkan narasumber – narasumber yang kompeten dibidangya, disamping itu peserta Raker berharap hasil rapat kerja tersebut dapat dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan aksi nyata PSKP yang berkontribusi langsung pada pembangunan daerah.
Menutup kegiatan, peserta rapat berharap pusat studi ini menjadi jembatan penghubung antara kebutuhan pemerintah daerah dan akademisi dalam menjawab dan memberikan sumbangsi guna mendukung pemebnguna daerah, disamping itu peserta Raker berharap hasil rapat kerja tersebut dapat dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan aksi nyata PSKP yang berkontribusi langsung pada pembangunan daerah. (Bil-01)